Mediaex Polewali – KPK Ungkap Ada ‘Juru Simpan Uang’ di Kasus Korupsi Kuota Haji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membeberkan fakta mengejutkan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Lembaga antirasuah itu mengungkap adanya peran pihak ketiga yang disebut sebagai “juru simpan uang”, yang diduga berfungsi menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak mudah terlacak.
Menurut juru bicara KPK, keberadaan juru simpan uang bukan sekadar detail kecil, melainkan bagian penting dari skema korupsi yang lebih luas. Mereka menjadi perantara yang menyimpan dana hasil suap atau gratifikasi, baik dalam bentuk tunai, rekening pribadi, hingga aset berharga. “Peran mereka sangat vital. Uang haram ini tidak langsung disimpan pelaku utama, tetapi dititipkan kepada pihak lain agar alirannya sulit terdeteksi,” ujar pejabat KPK.
baca juga:Rayakan HUT Ke-80, PMI Polman Gelar AKSI 2025
Modus Penyembunyian Dana
Penyidik KPK menduga modus yang dipakai melibatkan beberapa cara: menyamarkan dana ke rekening pihak keluarga, membeli properti, atau menyalurkan lewat perusahaan cangkang. Praktik ini membuat jalur uang berlapis-lapis, sehingga butuh audit forensik untuk membongkarnya.
Seorang ahli keuangan menilai pola juru simpan uang adalah teknik klasik dalam tindak pidana korupsi. “Biasanya, pelaku utama tidak mau namanya muncul. Maka dipakai perantara yang dianggap aman, baik teman dekat, keluarga, maupun orang kepercayaan,” katanya.
Dampak bagi Jamaah Haji
Bagi calon jamaah haji, temuan ini menambah rasa getir
Tidak hanya aktor utama, tetapi juga para juru simpan uang dan pihak yang menikmati keuntungan. “Kami sudah bayar mahal dan menunggu bertahun-tahun. Kalau ternyata ada permainan seperti ini, kepercayaan kami kepada negara bisa runtuh,” keluh seorang calon jamaah asal Jawa Barat.
Ujian Integritas Pemerintah
Skandal korupsi kuota haji juga menjadi ujian integritas institusi negara. Haji bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga simbol pelayanan negara kepada rakyat
Pengamat politik menilai, pola adanya juru simpan uang memperlihatkan kelemahan dalam pengawasan internal. “Ini bukan kerja satu orang. Ada jaringan yang terorganisasi.
Seruan untuk Penegakan Hukum Tegas
Berbagai kelompok masyarakat sipil mendesak KPK agar tidak berhenti pada pengungkapan. Mereka mendorong penegakan hukum yang tegas, transparan, dan menyeluruh. “Jangan sampai kasus ini berhenti di nama-nama kecil.
KPK sendiri memastikan bahwa penyidikan akan berlanjut, termasuk menelusuri aliran dana yang mengarah ke pihak-pihak lain.
Penutup
Kasus kuota haji ini memperlihatkan wajah kelam praktik korupsi di sektor yang paling sensitif: ibadah. Bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga soal luka moral bagi jutaan umat Islam yang menaruh harapan besar pada keberangkatan haji.
Selalu ada jaringan, ada perantara, dan ada orang-orang yang dengan sadar ikut menikmati hasil dari penderitaan rakyat.
