Mediaex Polewali – Warga Terdampak TPST Paku akan Terima Kompensasi Bantuan Bibit dan Perbaikan Jalan Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan akan menyalurkan kompensasi bagi warga yang terdampak keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Paku. Bentuk kompensasi tersebut berupa bantuan bibit pertanian serta perbaikan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga.
baca juga: Pajak Bertutur, Momen Kebangkitan Sadar Pajak di Indonesia
Bentuk Kompensasi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala menjelaskan bahwa kompensasi ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat sekitar TPST.
“Warga di sekitar TPST Paku sudah cukup lama merasakan dampak operasional, baik dari aspek lingkungan maupun mobilitas. Untuk itu, pemerintah hadir memberikan solusi melalui bantuan bibit tanaman produktif dan peningkatan kualitas jalan,” ujarnya, Senin (…).
Bibit yang akan disalurkan meliputi tanaman jangka pendek seperti sayuran dan buah, serta bibit pohon keras yang bisa bernilai ekonomi dalam jangka panjang.
Perbaikan Jalan Akses
Selain bantuan bibit, pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan jalan yang kerap rusak akibat aktivitas kendaraan pengangkut sampah menuju TPST. Perbaikan ini diharapkan bisa memperlancar mobilitas warga sekaligus mengurangi debu dan kerusakan lingkungan sekitar.
“Kami akan lakukan perbaikan secara bertahap. Jalan akses menuju permukiman harus nyaman dilalui, sehingga warga tidak lagi merasa terbebani dengan aktivitas di TPST,” tambahnya.
Respons Warga
Sejumlah warga menyambut baik rencana kompensasi ini. Menurut mereka, bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, khususnya bagi petani kecil.
“Kalau ada bibit, kami bisa menanam di lahan sekitar. Jalan juga kalau diperbaiki, otomatis aktivitas sehari-hari jadi lebih mudah. Harapan kami semoga realisasinya tepat waktu,” kata salah satu warga Desa Paku.
Harapan Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan bahwa keberadaan TPST tetap penting untuk pengelolaan sampah jangka panjang. Namun, keberadaan fasilitas itu tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan hak masyarakat menjadi perhatian utama kami.
Langkah Selanjutnya
Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan pendataan warga penerima kompensasi sekaligus menentukan jenis bibit sesuai dengan kebutuhan lahan masyarakat.
